CHANELRAKYAT | Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Tolaki Mekongga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka (30/4).
Aksi unjuk rasa yang di gelar itu sebagai bentuk protes terhadap beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di Kabupaten Kolaka.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk berisi tuntutan, serta mengenakan atribut adat sebagai simbol perlawanan terhadap praktik-praktik yang dinilai merugikan eksistensi masyarakat lokal Kolaka, khususnya masyarakat pencari kerja .
Massa mendesak DPRD agar segera memanggil para pimpinan perusahaan tambang, yang beroperasi di Daerah Kolaka dan melakukan dengar pendapat (RDP).
“Kami minta DPRD bersama Pemda agar segera mengambil langkah konkret untuk memindaklanjuti problem terkait penerimaan tenaga kerja lokal saat ini, hampir semua perusahaahan tambang yang ada di Kolaka, mengabaikan tenaga kerja lokal saat penerimaan tenaga kerja, ” ungkap Djabir Lakuhuwi , selalu koordinator aksi.
Aksi berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawasan aparat kepolisian tersebut. Diterima langsung oleh Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, Ketua Komis III DPRD Israfil Sanusi, Ketua Komisi II DPRD Trimo, serta beberapa anggota DPRD lainnya.
” Pada dasarnya kami sebagai wakil rakyat, mendukung penuh aksi yang di lakukan masyarakat Alinsi hari ini. olehnya itu aspirasi yang disampaikan, kami akan menindak lanjuti,” kata Israfil Sanusi saat menerima perwakilan masa aksi.
Sementara itu, tuntutan massa aksi antara lain, Mendesak PT Vale membuka lowongan kerja. Mendesak perusahaan agar memperdayakan masyarkat lokal dalam peneriman tenaga kerja dengan 70-30 persen. Serta mendesak perusahaan-perusahaan melakukan peningkatan kesejahteraan atau upah buruh. [ms/cr]
