Dr. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H. (Kepala Kejasaan Agung-RI). FOTO: Istimewa
CHANELRAKYAT | Kepala Kejaksaan Agung memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan untuk tidak bermain proyek. Jika tetap nekat, maka akan diberikan sanksi berat hingga pencopotan.
Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menegaskan, jika masih ada yang bermain proyek ataupun yang melakukan intervensi yang tidak seharusnya, maka jabatan mereka akan dicopot dan diproses hukum.
Burhanuddin mengatakan, komitmen institusi dalam menjaga integritas, meningkatkan efisiensi, serta mendukung program strategis pemerintahan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.
Dalam sambutannya, Burhanddin mengakui pihaknya sudah banyak menerima informasi dan pengaduan khususnya dari daerah terkait hal tersebut.
” Saya ingatkan tidak ada lagi jaksa yang ikut bermain proyek, tidak ada lagi jaksa yang ngemis-ngemis minta proyek, apa bila ada yang melakukan itu, saya akan copot, ingat ini adalah peringatan terakhir buat kalian,” ungkap Burhanuddin. Saat melakukan kunjungan kerja virtual Jaksa Agung yang dihadiri oleh seluruh satuan kerja di Kejaksaan RI, jumat (28/2/2025).
Kepala Kejaksaan Agung memerintahkan bidang pengawasan agar segera menindak tegas jika ada pegawai Kejaksaan yang tidak mengindahkan larangan tersebut.
“Saya perintahkan bidang pengawasan, jangan segan-segan segera jatuhkan sangksi kepada jaksa yang yang ditemukan bermain proyek,” Katanya.
Lanjut Burhanuddin menginstruksikan optimalisasi pelacakan aset dan penyelesaian tunggakan perkara tindak pidana khusus. Dikarenakan Kejaksaan terus berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan fokus pada pemulihan kerugian negara.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui strategi nasional yang telah ditetapkan.
Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan publik yang tinggi terhadap Kejaksaan. Berdasarkan survei terbaru, Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi sebesar 77%.
“Kepercayaan ini harus terus kita jaga dengan bekerja penuh integritas dan tanggung jawab,” ungkapnya. [red/cr]
