KENDARI | Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
Dalam kegiatan berskala nasional tersebut, Kabupaten Kolaka diwakili langsung oleh Wakil Bupati Kolaka H. Husmaluddin, Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, Wakil Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik, serta Ketua Bapemperda DPRD Kolaka Ajib Majid.
Rakornas PHD 2025 yang memasuki penyelenggaraan keempat ini dihadiri oleh ribuan pejabat daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Kendari, selaku tuan rumah, mencatat lonjakan peserta mencapai lebih dari 4.100 orang, jauh melebihi estimasi awal sebanyak 3.000 peserta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, atas komitmen dan dukungannya dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Terima kasih Pak Gubernur sudah bersedia menjadi tuan rumah Rakornas kali ini, dan juga Bu Wali Kota Kendari, Bu Siska, yang mendukung penuh Pak Gubernur,” ungkap Mendagri.
Tito menegaskan bahwa Rakornas PHD tidak hanya penting dalam hal penguatan regulasi daerah, namun juga memberi efek ekonomi signifikan bagi daerah penyelenggara. Tingginya antusiasme peserta membuat okupansi hotel meningkat, restoran penuh, hingga maskapai penerbangan menambah jadwal untuk mengakomodasi arus penumpang.
Dalam arahannya, Mendagri juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan produk hukum daerah. Menurutnya, regulasi yang dibuat harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Ia juga mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pemerintah pusat mulai memangkas dana transfer ke daerah.
“Untuk menghadapi ini, kepala daerah harus kreatif menciptakan PAD. Hidupkan sektor swasta, karena selain mendukung pertumbuhan ekonomi juga bisa membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pendekatan berbasis inovasi, penguatan ekonomi kreatif, serta kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci dalam membangun daerah yang mandiri secara fiskal dan berdaya saing.
Rakornas PHD 2025 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, hingga perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dari seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menciptakan regulasi yang responsif, adaptif, dan selaras dengan kepentingan nasional.[kyl/cr]
