JAKARTA | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menerima laporan terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Wamenakertrans), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (21/8).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, bahwa Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Presiden sudah mendapatkan laporan, dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” ungkap Prasetyo.
Prasetyo menambahkan, apabila nantinya Noel terbukti bersalah, maka akan segera dilakukan pergantian jabatan.
Noel sendiri merupakan anggota Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang pertama kali terjaring OTT KPK.
Pihak Istana pun menyatakan keprihatinan atas kasus hukum yang menjerat Noel. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan para pembantunya agar tidak menyalahgunakan amanah jabatan yang diberikan.
“Kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinfokan jadi salah satu yang kena operasi tersebut,” kata Prasetyo didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
“Nah tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan presiden ke kita semua bahwa kita perlu untuk terus hati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan ke kita,” katanya.
Penangkapan Noel dilakukan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, terkait dugaan kasus pemerasan. Pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa kasus ini berhubungan dengan dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat jabatan Noel yang strategis di kabinet dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan. [red/cr]
