Haji Husmaluddin (calon Wakil Bupati Kolaka) pasangan BERAMAL nomor urut 1 . FOTO: Doc/crCHANELRAKYAT | Terkait program percepatan penghapusan kemiskinan, jika dimandatkan oleh rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2025-2030 nantinya, Selain akan mendorong investor untuk membuka lapangan kerja, pasangan Haji Amri Jamaluddin dan Haji Husmaluddin, telah mempersiapkan beberapa skema dan aksi program Berkeadilan,Maju dan Unggul (BERAMAL).
Hal tersebut disampaikan oleh calon Wakil Bupati Kolaka, Haji Husmaluddin mengatakan, bahwa salah satu aksi dalam program BERAMAL tersebut, adalah melakukan skema efisiensi anggaran yang tidak masuk dalam skala prioritas dan tidak berpihak pada kesejateraan rakyat.
Calon Wakil Bupati Kolaka nomor urut satu ini menyatakan, angka kemisikanan di Kolaka saat ini tengah dalam keprihatinan, sehingga perlu penanganan serius oleh pemerintah Daerah secara khusus.
Menurutnya, RAPBD maupun APBD disusun berdasarkan skala prioritas daerah dengan menyinkronkan kebijakan pusat dan provinsi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga skala prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem tersebut harus dalam penaganan khusus dan segera dituntaskan.
” Jika paslon BERAMAL diberikan mandat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, insyallah, selain membuka lapangan kerja yang seluas luasnya, salah satu skema atau strategi kami untuk menangani percepatan penghapusan kemiskinan, adalah melalui intervensi APBD, yaitu melakukan efisiesiensi anggaran,” ungkap Haji Husmaluddin pada wartawan, usai mengikuti debat kedua, yang digelar oleh KPUD Kolaka, Sabtu (26/10/2024).
Kata Lulung, Intervensi anggaran yang dimaksud seperti perjalanan Dinas SKPD yang dianggap bukan skala prioritas, maka kemungkinan besar skema efisiensi anggaran akan dilakukan untuk dialihkan peruntukan kesejahteraan rakyat, khsususnya untuk anggaran bantuan permodalan usaha menengah atau UMKM, seperti yang tertuang dalam poin program kartu sakti Beramal.
Lanjut Haji Husmaluddin yang akrap dengan sapaan Haji Lulung ini menjelaskan, bahwa selama lima tahun dalam pengamatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kolaka, begitu besar anggaran perjalanan dinas SKPD, bahkan dapat mencapai hingga puluhan miliyar pertahun, namun Output anggaran dari pada perjalanan dinas tersebut tidak efisien .
“Yang kita maksud pengurangan anggaran terhadap perjalanan Dinas SKPD itu, adalah kita harus benar benar melihat, apabila dalam perencanaannya tidak masuk dalam skala prioritas, maka anggaran yang besar itu kita akan kurangi dan dialihkan untuk kesejahteraan rakyat,” Ungkapnya.
Lulung menambahkan, sekema efisiensi anggaran tersebut, merupakan bagian salah satu strategi program Beramal dalam aksi untuk mencapai target program penghapusan angka kemisikinan dengan cepat.
” Masih ada beberapa aksi dalam program Beramal terkait dalam percepatan penghapusan angka kemisikinan, dan tadi itu kami mau paparkan detailnya namun terbatas oleh waktu moderator debat”, Kata Haji Husmaluddin. [ms/cr]
